Pemerintah Berencana Bangun Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki rencana besar dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Salah satu inisiatif utama adalah penambahan fasilitas sekolah rakyat yang akan dibangun di berbagai daerah di Tanah Air. Rencana ini akan dimulai pada bulan September 2025, dengan target penyelesaian sebelum 30 Juni 2026.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, setiap sekolah rakyat akan mampu menampung hingga 1.000 siswa, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. "Kami berencana mulai bulan depan, September kita mulai pembangunan fisik yang satu sekolah menampung 1.000 orang. Total ada 100 atau 200 (sekolah rakyat) di seluruh Indonesia," ujarnya saat berbicara kepada awak media di SRMA 19 Bantul, DI Yogyakarta.
Pembangunan sekolah rakyat ini dilakukan sebagai implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan bahwa setiap kabupaten harus memiliki minimal satu sekolah rakyat. Namun, bagi siswa yang tidak masuk ke sekolah rakyat, pemerintah tetap menyediakan sekolah biasa dengan kualitas yang setara. Meski demikian, sekolah tersebut bukan berbentuk boarding school.
Tantangan dalam Pembangunan Sekolah Rakyat
Dody mengatakan bahwa sistem pembelajaran di sekolah rakyat akan menjadi lebih kompleks karena jumlah siswa yang sangat besar. "Satu sekolah menampung 1.000 orang (jenjang) SD, SMP, SMA dengan full semua fasilitas lengkap. Kepala sekolahnya akan lebih pusing. Terutama untuk yang SD ya. Untuk SMA masih oke, SMP yang kelas satu masih oke. SD Pasti yang paling berat," ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa proses pemindahan siswa dari sekolah persiapan ke sekolah rakyat akan dilakukan secara bertahap. "Setiap sekolah persiapan yang dihadapi kan beda-beda. Bisa jadi tidak semua bisa naik kelas dua, bisa jadi. Tapi saya tidak tahu juga. Kalau belum siap ya tidak bisa. Persiapan lebih matang lah."
Lokasi Sekolah Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat dua lokasi sekolah rakyat yang akan dibangun. "Karena lahannya di Jogja itu kan sebagian besar hanya Sultan (sultan ground). Jadi saya matur ke beliau (Gubernur DIY). Sementara waktu, dikasih dua dulu lah," kata Dody.
Kedua lokasi tersebut akan berada di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman, dengan sistem boarding school. Masing-masing sekolah akan memiliki luasan tanah sekitar tujuh sampai delapan hektare. "Berarti sekitar 2.000 murid di situ dari SD sampai SMA. Nanti kita gabung dengan Badan Gizi Nasional untuk penyiapan makan dan snack. Sementara yang lain lain Dinas Sosial yang mengampu. Jadi semua dikdasmen ikut terlibat untuk bisa menyukseskan sekolah rakyat ini," tambahnya.
Kerjasama Lintas Instansi
Pembangunan sekolah rakyat ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi juga berbagai instansi terkait seperti Badan Gizi Nasional dan Dinas Sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh siswa mendapatkan layanan pendidikan yang optimal serta fasilitas penunjang seperti makanan dan snack.
Dengan adanya inisiatif ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu. Sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi nyata dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang merata dan berkualitas.